Sejumlah anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (9/2/2015), mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Mereka menolak rencana tes keperawanan dan keperjakaan yang akan dimasukkan ke rancangan peraturan daerah (perda) “Akhlakul Karimah”.
Saat tiba di gedung dewan, anggota Banser itu ditemui anggota Komisi D dan Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi. Menurut Wakil Ketua GP Ansor Jember, Hafit Ali, praktik tes keperawanan akan menimbulkan diskiriminasi di kalangan perempuan. Sebab, akan sulit untuk melakukan tes serupa terhadap kaum pria.
“Tes serupa hampir tidak mungkin dilakukan terhadap laki-laki, sehingga secara sosiologis simbol kesucian dibebankan kepada perempuan, bukan laki-laki. Kondisi selaput dara dengan mudahnya dijadikan pembeda, sehingga muncul sebuah stigma antara perempuan baik-baik dan perempuan nakal,” imbuh dia.
Yang jelas, kata dia, tes keperawanan yang dijadikan syarat dalam menentukan kelulusan siswi menjelang ujian nasional merupakan tindak serangan seksual yang merendahkan derajat martabat manusia dan diskriminatif terhadap perempuan.
“Untuk itu kami tegas menolak rencana aturan tersebut untuk dilegalkan dalam sebuah raperda,” tegas Hafit.
Atas polemik yang terjadi di masyarakat, GP Ansor Jember meminta kepada lembaga DPRD Jember untuk meminta maaf kepada seluruh siswa serta para orangtua dan membatalkan ide tersebut.
“Kami minta kepada pimpinan DPRD Jember untuk meminta maaf kepada seluruh peserta didik di seluruh pelosok negeri ini,” pintanya.
sumber : TRIBUNJOGJA.COM
No comments:
Post a Comment